Institusi Pendidikan Di Yogyakarta Dilarang Menyewa Gedung Kuliah

1 min read

YOGYAKARTA – Perwajahan perguruan tinggi swasta (PTS) di DIY masih menjadi sebuah evaluasi yang perlu segera diperbaiki. Koordinasi Perguruan Tinggi Partikelir (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta mencatat, masih ada sekitar 10% dari total 104  PTS di DIY ini yang memakai kompleks rumah toko (ruko) sebagai kampus.

Mantan Ketua Aptisi Pusat Edy Suandi Hamid menyayangkan masih adanya kampus-kampus yg statusnya masih menyewa di ruko. Padahal menurut dia, sesuatu aturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebuah institusi tidak boleh menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dengan tempat yg status kepemilikannya cuma menyewa.

 

“Aturannya sekarang jelas, institusi pendidikan tinggi minimal harus memiliki tempat kuliah sendiri. Jelas tak bisa kalau kampus cuma sifatnya menyewa tempat,” katanya seperti mengutip Harian Jojga, Jumat (20/1/2017).

Mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu lantas beranggapan, dengan adanya aturan baru tersebut seharusnya tak dapat tetap menyelenggarakan aktivitas perkuliahan.

“Tapi mungkin izin penyelenggaraan pendidikan PTS-PTS tersebut belum habis sehingga masih ada toleransi. Nanti kalau sudah habis maka tentu harus memiliki tempat sendiri yang jauh lebih layak,” tuturnya.

Perkuliahan dilakukan dalam satu kompleks ruko menurutnya jelas tidak efektif. Imbasnya jelas mengarah pada mutu dan kualitas pendidikan.

“Orang belajar butuh kenyamanan, kalau tempatnya enggak memadai bagaimana kualitas mampu diberikan,” ucapnya.

Sisi yang lain yang dia khawatirkan adalah terkait jual-beli ijazah. Kampus-kampus yang tak memiliki tempat perkuliahan yang memadai menurut dia paling berpotensi cuma yang berasal menerbitkan ijazah tanpa melalui prosedur penyelenggaran pendidikan.

Sementara, Koordinator Kopertis Wilayah V Bambang Supriyadi juga menyinggung persoalan rasio antara dosen dan mahasiswa  yg hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah untuk pengembangan kualitas PTS. Dia  mencatat tak lebih dari 15% yg memiliki rasio semimbang antara dosen dan mahasiswanya. Dari 104 PTS yg ada, hanya 17 saja yg telah memenuhi kriteria rasio sebagaimana aturan Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti).

Selebihnya sebanyak 48 PTS lainnya baru masuk kategori sedang. Sedangkan sebanyak 37 PTS masih rendah kualitasnya karena rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai kuota.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, rasio dosen dan mahasiswa yang ideal seharusna 1: 2,87. Sayangnya hingga ketika ini rasio tersebut cuma  1:8. Bahkan adapula yang perbandingannya sampai 1:10.

“Sebanyak 37 PTS masih perlu introspeksi karena dimungkinkan seluruh pendaftar diterima sebagai mahasiswa tanpa seleksi yang memadai,” katanya.

Dari fakta tersebut Bambang berharap PTS-PTS langsung mengevaluasi diri. Dengan demikian tidak akan terjadi masalah yg sama laiknya salah sesuatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta ketika sesuatu dosen harus membimbing skripsi 400 mahasiswa karena rasio dosen dan mahasiswa yang sudah over terlampau banyak.

TAG

kuliah sabtu minggu dilarang aturannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *