Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

1 min read

Struktur Program

1.  Kurikulum dan Jangka Waktu Studi                           

Program Doktor Studi Kebijakan UGM  dikembangkan dengan menggunakan kurikulum yang terstruktur dan penjadwalan yang sistematis sehingga mampu diselesaikan paling cepat 3 tahun (6 semester) oleh mahasiswa, dengan perincian sebagai berikut:

  1. Dua semester pertama yaitu kuliah wajib dan kuliah pendukung disertasi
  2. Satu semester buat penulisan/finalisasi proposal, seminar proposal, dan ujian komprehensif
  3. Tiga semester berikutnya adalah untuk penelitian, penulisan disertasi, dan ujian akhir

2.  Struktur Kurikulum

Pada semester 1 mahasiswa diwajibkan mengambil beberapa mata kuliah wajib:

  1. Teori Kebijakan Publik
  2. Metode Penelitian Kebijakan Publik

Pada semester 2 mahasiswa mengikuti dua mata kuliah pendukung disertasi dan diarahkan sesuai dengan topik disertasi yang akan ditulis oleh mahasiswa program doktor. Kuliah diampu oleh dosen atau tim dosen-dosen yang berfungsi sebagai narasumber dan manajer perkuliahan.   Pada semester 3 diselenggarakan seminar proposal yang diampu oleh tim dosen bagi membantu mahasiswa mempersiapkan proposal disertasi yg layak, baik dari sisi substansi maupun metodologis, yang selanjutnya mulai diajukan dalam ujian komprehensif. Pada semester 4-6 mahasiswa program doktor akan bekerja secara intensif di bawah bimbingan tim promotor bagi sedang penelitian dan penulisan disertasi.

3.  Sistem Pedagogi

Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan dalam Program Doktor Studi Kebijakan UGM dimaksudkan buat meningkatkan kemampuan analisis terhadap berbagai isu kebijakan publik melalui penguasaan aspek konseptual dan metodologis dalam rangka proses formulasi dan implementasi kebijakan publik yang berkualitas di bawah bimbingan para guru besar dan dosen bergelar S3. Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan secara tatap muka dan dialogis mendorong mahasiswa bagi terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, kuliah mulai dilakukan dalam bentuk diskusi dan seminar dengan mengembangkan tema-tema khusus guna mendukung studi kebijakan yg menjadi pilihan mahasiswa.

4.  Penilaian Pengajaran

Penilaian kemajuan perkembangan akademis calon doktor mulai dilakukan melalui beberapa tahap ujian. Pertama, ujian untuk menilai kelayakan akademis buat menjadi mahasiswa doktoral; kedua, kelayakan proposal penelitian; ketiga, ujian komprehensif; keempat, kelayakan materi disertasi; serta kelima, ujian disertasi (tertutup dan terbuka).

Fasilitas yg Ditawarkan

Proses belajar-mengajar di Program Doktor Studi Kebijakan UGM dilengkapi dengan sarana berikut.

  1. Database hasil penelitian PSKK UGM yg dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Program Doktor Studi Kebijakan UGM.
  2. Perpustakaan berstandar internasional yg dilengkapi dengan fasilitas jurnal elektronik.
  3. Kesempatan mengikuti program internship pada penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.
  4. Laboratorium komputer buat analisis data.
  5. Ruang kegiatan mahasiswa dilengkapi komputer yg tersambung dengan jaringan internet.
  6. Jaringan wifi diseluruh gedung.

Kualifikasi Calon Mahasiswa

Program Doktor Studi Kebijakan UGM menitikberatkan kualitas proses pembelajaran sehingga cepat menghasilkan lulusan yg berkualitas. Mereka yg diharapkan menjadi mahasiswa adalah pegawai pemerintah, karyawan nonpemerintah, aktivis LSM, peneliti, dosen, pelaku bisnis, dan lulusan S2 yg mempunyai minat pada kebijakan publik. Agar mahasiswa bisa mengikuti proses tersebut, diperlukan kualifikasi sebagai berikut.

  1. minimal Strata 2 (S2) buat lulusan dalam negeri, atau MBA bagi lulusan asing
  2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (skala 0-4,00)
  3. memiliki Potensi Akademik yg memadai (TPA minimal 550)
  4. menguasai Bahasa Inggris (TOEFL minimal 500)
  5. memiliki kepedulian terhadap pengembangan keilmuan dan profesi

Kelas Khusus dan Kerjasama

MDSK telah sedang kerjasama dengan berbagai instansi, antara lain BKKBN, Kemenakertrans, BPS, Kemenkeu, Pemerintah RD Timor Leste dan berbagai pemerintah daerah. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk pengiriman staf dari instansi yang bersangkutan untuk tugas belajar di MDSK UGM, baik melalui kelas reguler maupun kelas khusus. Kelas khusus juga dimungkinkan dalam bentuk konsentrasi kajian mengenai kebijakan sosial, kependudukan dan pembangunan, CSR, dan kajian lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *